Waduh! Rumah Murah Program Jokowi Banyak yang Terbengkalai dan Rusak

Edited Ary Media on Kamis, 09 Mei 2024, 09:21 WIB Last Updated 2024-05-09T06:34:13Z

Penampakan rumah murah besutan Jokowi yang kondisinya terbengkalai dan rusak. (Foto: Ignacio Geordy Oswaldo)

Bineka - Program rumah murah yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo bertujuan untuk menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak unit rumah yang kini dalam kondisi memprihatinkan, kosong, terbengkalai bahkan rusak.

Faktor utama yang mendasari permasalahan ini meliputi adanya pembeli 'hantu', kredit macet, dan sistem selektif yang kurang efektif dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengembang properti mengidentifikasi adanya pembeli 'hantu' atau konsumen fiktif sebagai biang kerok banyak rumah murah terbengkalai. Fenomena ini merujuk pada model pembeli yang tidak bertanggung jawab, membeli dengan niat tidak untuk ditempati atau tanpa kemampuan untuk melanjutkan cicilan, sehingga rumah tersebut akhirnya rusak dan tidak terawat.

"Begini, orang yang tidak niat mengambil rumah tapi datanya bisa saja digunakan. Biasanya pada 10 tahun ke belakang ini, dahulu ya, kalau sekarang sudah nggak lagi," ungkap Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi, Selasa (7/5/2024).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini melalui sistem selektif yang lebih ketat dalam pengajuan kepemilikan rumah. Sistem ini bertujuan untuk memfilter calon pembeli sehingga hanya mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan bertanggung jawab yang dapat membeli rumah.

Kredit macet menjadi penyebab umum lainnya dari permasalahan rumah murah yang terbengkalai. Kejadian ini umum terjadi ketika konsumen tidak dapat melanjutkan cicilan, membuat bank harus melelang rumah tersebut. Pencarian pembeli baru untuk rumah lelang ini pun menjadi tantangan tersendiri, terutama jika lokasinya kurang strategis.

"Kredit macet di perumahan itu bisa saja terjadi. Dulunya mereka ngambil rumah masih kondisi bekerja, tiba-tiba pekerjaannya tutup seperti pabrik-pabrik yang sudah bangkrut dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan kemampuan angsur masyarakat itu kurang sehingga terjadi kredit macet untuk rumah KPR-nya," jelas Junaidi.

Setelah rumah berhasil dilelang dan memiliki pembeli baru, tanggung jawab pemeliharaan berpindah pada bank dan konsumen. Ini berbeda dari tanggung jawab pemeliharaan rumah pada fase pembelian pertama yang umumnya berada pada pengembang. Kesadaran akan tanggung jawab ini perlu ditingkatkan di antara semua pihak terkait.

"Yang pasti kalau sudah kosong sampai ditulis jaminan bank itu sudah bukan ranahnya pengembang lagi, sudah ranahnya perbankan. Pembelinya (membeli rumah) juga dengan harga yang tidak lagi seperti dulu, mungkin lebih murah. Kalau sudah diserahkan kepada konsumen, sudah melewati masa perawatan itu bukan lagi tanggung jawab pengembang. Itu juga merupakan tanggung jawab konsumen dan perbankan gitu," pungkasnya.

Upaya perbaikan kondisi rumah murah tersebut memerlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, pengembang, dan lembaga keuangan. Pengembangan sistem pengecekan dan verifikasi calon pembeli secara ketat oleh Kementerian PUPR dapat menjadi langkah awal yang solid. Selain itu, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab konsumen dan bank juga merupakan kunci untuk menghindari terulangnya permasalahan serupa di masa depan.